Journal Title RIO LAW JURNAL ISSN 2722-9602 DOI Prefix 10.36355 Editor in Chief Halida Zia Publisher Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo Frequency 6 bulanan Citation Analysis schoolar RIO LAW JURNAL “Rio” merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala. RIO LAW JURNAL diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo. seluruh artikel yang diterima melalui proses review oleh mitra babestari. Terbit secara online dan bebas untuk dibaca dan diakses.
Rio Law Jurnal By, Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
UNDERHAND ACTE: KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian serta bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan (underhand acte) di Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Praktik jual beli tanah tanpa menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan memerlukan biaya yang lebih rendah. Namun, transaksi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan lima responden yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, serta pejabat Kantor Pertanahan, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tetap sah menurut hukum perdata karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, perjanjian di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai permulaan bukti tertulis sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, seperti mekanisme legalisasi atau konversi perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pertanahan di wilayah pedesaan. Kata Kunci: perjanjian di bawah tangan, jual beli tanah, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum
Copyright (c) 2026 Rosimawati, Andria Luhur Prakoso http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PAJAK IMPOR DAN CUSTOMS DUTY AMERIKA SERIKAT BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI DAERAH BANGKA
ABSTRAK Perdagangan internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan melewati lintas batas negara. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan internasional, sering terjadi konflik antara para pihak. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga merembet ke negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas, termasuk timah terutama bagi daerah Bangka yang merupakan salah satu penghasil timah utama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi Pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah sehingga pajak impor dan customs duty yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi untuk memperburuk keadaan tersebut. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil upaya hukum seperti melakukan negosiasi bilateral serta melakukan penyelesaian sengketa melalui WTO apabila sengketa dua negara lain berpotensi berdampak terhadap kepentingan ekspor Indonesia, termasuk ekspor timah. kata kunci: Perdagangan internasional. tarif, ekspor, timah
Copyright (c) 2026 Erika Nailah Mardiah, Eliya Agustina, Dona Oktavia, Winanda Kusuma http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
ABSTRAK Pergeseran paradigma ekonomi global dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas sebagai faktor utama daya saing nasional dan global. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berperan sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi hasil kreasi intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik HaKI dalam hukum positif Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (mal mutaqawwim) yang sah dan dilindungi berdasarkan prinsip hifz al-mal. Akan tetapi, kepemilikan HaKI tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip maslahah ‘ammah (kepentingan umum), keadilan (‘adl), serta larangan dharar dan ihtikar. Dengan demikian, ketika hak eksklusif HaKI bertentangan dengan kebutuhan publik yang mendesak, negara memiliki legitimasi syariah untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme seperti lisensi wajib. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi model HaKI yang seimbang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan memadukan perlindungan inovasi dan tanggung jawab sosial. Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Maqashid Syariah
Copyright (c) 2026 Dian May Syifa, Yamani Naufal http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN ICC DALAM MELINDUNGI HAK ATAS KESEHATAN DI TENGAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN
Konflik bersenjata modern dan kejahatan terhadap kemanusiaan kerap disertai dengan penghancuran sistem kesehatan, penyerangan fasilitas medis, serta pembatasan akses layanan kesehatan bagi penduduk sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan, sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia, sering kali menjadi sasaran langsung dalam situasi kejahatan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak atas kesehatan, serta menilai peran International Criminal Court (ICC) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana internasional terhadap tindakan yang berdampak pada kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Statuta Roma, instrumen hukum internasional terkait, serta kajian literatur dan praktik ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas kesehatan tidak diatur secara eksplisit dalam Statuta Roma, ICC memiliki potensi strategis dalam melindungi hak tersebut melalui penafsiran progresif, penuntutan individu pelaku, serta mekanisme reparasi bagi korban. Namun, efektivitas peran ICC masih menghadapi tantangan yurisdiksi, dinamika politik, dan kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan interpretasi hukum dan kerja sama multidisipliner. Kata Kunci: ICC, hak atas kesehatan, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum pidana internasional, perlindungan kesehatan publik.
Copyright (c) 2026 Noor Rahmad, Rahyuni Meylani Asmarayani, Renvila Nevila Alvionesti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
The incidence of sexual violence is on the rise in Indonesia. In practice, victims of sexual violence frequently encounter discrimination across various domains. With the ratification of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (SVCL), it is anticipated that victims of sexual violence will be able to secure assurances of justice and legal certainty, as well as opportunities for recovery. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SVCL in the legal jurisdiction of Banyumas Regency. This research is categorized as field research. The method of data collection involved participant observation. The collected data was then analyzed using a series of steps including data reduction, data display, and data verification. This analysis was conducted by applying Chamblis and Seidman's theory on the operation of law within society. Based on the research findings, the Banyumas Child Protection and Empowerment Unit (UPTD PPA Banyumas) plays a pivotal role in the implementation of the SVCL concerning legal protection within the jurisdiction of Banyumas Regency. This encompasses various processes such as receiving community or victim complaints, as well as providing medical, psychological, and legal support. The legal support offered by UPTD PPA Banyumas encompasses procedures ranging from police investigations, prosecution by the attorney's office, to the evidentiary examination process in court. Another form of legal protection extended to victims is the fulfillment of restitution. Restitution fulfillment is pursued with the assistance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through the trial's evidentiary process in court. This will serve as a fundamental legal consideration for judges in rendering verdicts concerning cases of sexual violence.
Copyright (c) 2026 Pangestika Rizki Utami http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI
ABSTRAK Penelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
Copyright (c) 2026 Rebecca Mirella Sompie, Kadek Julia Mahadewi, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ni Putu Sawitri Nandari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika
ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang masih sangat bergantung pada pemenjaraan sebagai bentuk represi. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sebagai sarana pemulihan sosial dan medis. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengadopsi KUHP memperkenalkan paradigma baru untuk melindungi hak-hak tersangka, membatasi metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil. Untuk memberikan model harmonisasi terbaik dalam menangani penyalahgunaan narkotika, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU Narkotika dan KUHP menangani penyalahunaan narkotika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif, konseptual, dan komparatif yang terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pemenjaraan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mewujudkan keadilan substantif, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru harus diselaraskan dengan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama, memperketat larangan terhadap taktik paksaan, dan memaksimalkan peran hakim pemeriksa pendahuluan. Kata Kunci: penyalahguna narkotika, harmonisasi hukum, rehabilitasi, KUHAP baru.
Copyright (c) 2026 Mahirul Ulumudin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MENDAPAT RESTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
ABSTRAK Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum nasional dan internasional serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan mekanisme hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan korban terhadap hak restitusi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam memperoleh restitusi berdasarkan perspektif kepastian hukum, serta menelaah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara TPPO yang memperhatikan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai restitusi telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Restitusi. Namun, kepastian hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi, belum adanya tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar, serta minimnya efektivitas implementasi di tingkat peradilan. Ratio decidendi hakim dalam sejumlah putusan TPPO umumnya masih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan restitusi yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan terpenuhinya hak restitusi korban sebagai bentuk perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Kata kunci: Perlindungan hukum, korban perdagangan orang, restitusi, kepastian hukum, ratio decidendi.
Copyright (c) 2026 Novilinda Dwiputri Irtanti Saudila http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN GEREJA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KLASIS AMARASI BARAT GERAJA MASEHI INJIL DI TIMOR-NUSA TENGGARA TIMUR (GMIT)
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Klasis Amarasi Barat. Faktor utama penyebab tingginya kasus TPPO adalah kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasis Amarasi Barat dalam upaya pencegahan TPPO. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan jemaat, pendeta, ketua klasis, serta perwakilan Rumah Harapan GMIT, disertai studi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat berperan penting dalam edukasi, pelayanan diakonia, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Gereja juga menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga untuk melapor. Dengan berlandaskan nilai kasih dan keadilan Injil, GMIT Klasis Amarasi Barat mampu berperan sebagai agen sosial dan spiritual yang strategis dalam pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi masyarakat rentan terhadap perdagangan orang. Kata Kunci: Perdagangan orang, gereja, jemaat, GMIT, pencegahan TPPO, Nusa Tenggara Timur.
Copyright (c) 2026 Teddy San George Obidje, Mardian Putra Frans http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS JAMINAN SOSIAL
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan sistem kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana hubungan kerja berlangsung melalui platform digital dengan fleksibilitas tinggi. Fenomena ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri, namun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerjanya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjamin hak atas jaminan sosial bagi pekerja gig, dengan menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa status pekerja gig yang hanya diakui sebagai “mitra” menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak dasar seperti jaminan sosial, meskipun secara substansial terdapat unsur hubungan kerja. Kekosongan hukum ini memperlihatkan ketimpangan antara fleksibilitas ekonomi digital dengan keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi penting untuk memperluas definisi pekerja dan pemberi kerja, serta menegaskan tanggung jawab platform digital dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pembaruan hukum ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di era digital. Kata Kunci: Gig Economy, Perlindungan Hukum, Pekerja Platform, Jaminan Sosial, Reformasi Regulasi.
Copyright (c) 2026 Dini Puspitasari, Kris Widhianti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PELINDUNGAN MEREK KOLEKTIF ALEKOT TERHADAP PENINGKATAN PRODUK LOKAL DESA SILLU KABUPATEN KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Kolektif Alekot serta dampaknya terhadap peningkatan produk lokal di Desa Sillu, Kabupaten Kupang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek Kolektif Alekot merupakan merek yang dimiliki dan digunakan secara bersama oleh Kelompok Tani Hutan Paloil Tob dalam memproduksi kacang mete sebagai produk unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden terkait, yaitu pihak Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, pemerintah desa, serta anggota kelompok tani, dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Merek Kolektif Alekot diwujudkan melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memberikan kepastian hukum serta hak eksklusif kepada kelompok untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan hukum ini berdampak positif terhadap peningkatan produk lokal, antara lain meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, memperkuat identitas produk daerah, serta meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan anggota kelompok tani. Dengan demikian, Merek Kolektif Alekot berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Kolektif, Produk Lokal, Kacang Mete Alekot, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Copyright (c) 2026 Kezya Bethlin Ratoe Oedjoe, Yossie M.Y. Jacob, Chatryen M. Dju Bire http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MODERNISASI SISTEM PERADILAN PIDANA RESPONSIF GENDER: TELAAH POLITIK LEGISLASI DALAM MENGAKOMODASI KERENTANAN DAN KEADILAN SUBSTANTIF
ABSTRAK Pergeseran paradigma ke arah keadilan yang lebih inklusif serta berorientasi pada hak asasi manusia merupakan tuntutan modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses politik legislasi acap kali tidak menunjukkan adanya akomodasi kerentanan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan individu dengan identitas gender marjinal. Tulisan ini betujuan untuk menelaah arah politik legislasi dalam membangun sistem peradilan pidana yang responsif gender dengan mengutamakan pentingnya keadilan substantif. Pendekatan sosiolegal dengan menganalisis berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan normatif terhadap perlindungan korban, sistem legislasi masih menghadapi hambatan struktural dan ideologis. Politik legislasi cenderung elitis dan tidak sepenuhnya memperhitungkan pengalaman korban dalam membentuk norma hukum. Oleh karena itu, modernisasi sistem peradilan pidana tidak hanya mensyaratkan pembaruan substansi hukum, tetapi juga pergeseran pendekatan politik hukum ke arah yang lebih partisipatif dan berkeadilan sosial. Artikel ini merekomendasikan penguatan perspektif keadilan gender dalam proses legislasi pidana sebagai fondasi sistem peradilan pidana yang benar-benar modern, adil, dan manusiawi. Kata Kunci: gender, keadilan substantif, kerentanan, legislasi, peradilan pidana.
Copyright (c) 2026 Hidayatullah Hidayatullah, Bayu Aryanto, Aldi Priyo Utomo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN PERHIASAN DI INDONESIA: ANTARA ESTETIKA DAN FUNGSI
ABSTRAK Perhiasan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai aksesori untuk mempercantik penampilan, tetapi juga memiliki makna untuk menentukan kelas sosial seseorang. Dalam bisnis, ekspor perhiasan di Indonesia juga mengalami peningkatan hampir 16% dalam satu tahun. Di sisi lain, angka ini masih belum sejalan dengan jumlah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Banyak perancang perhiasan belum menyadari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, berdasarkan metode yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang bagaimana melindungi desain perhiasan dan menentukan instrumen hukum apa yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perhiasan dapat dilindungi melalui hak cipta, desain industri, dan merek dagang. Saat ini, belum ada kasus di pengadilan dan yurisdiksi Indonesia mengenai pelanggaran desain perhiasan, tetapi hal itu masih mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga perancang perhiasan harus melindungi hak kekayaan intelektual mereka.. Kata Kunci: Perhiasan; Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Desain Industri; Merek Dagang
Copyright (c) 2026 Reihan Putri, Untung Gumelar, Oma Romantis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OVERMACHT SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Kajian Normatif dan Yurisprudensial terhadap Kasus Hogi Minaya)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep overmacht dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam kasus yang menjerat Hogi Minaya dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overmacht merupakan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia yang berfungsi menghapus kesalahan pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan meskipun perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. Pengaturannya dalam Pasal 48 KUHP lama serta pengakuannya kembali dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan kesinambungan sekaligus pembaruan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerapan overmacht harus dinilai secara kasuistis dengan memperhatikan adanya ancaman nyata, intensitas tekanan terhadap kebebasan kehendak pelaku, serta ketiadaan alternatif tindakan lain yang patut. Dalam konteks kasus Hogi Minaya, fakta hukum menunjukkan adanya tekanan psikis yang signifikan yang berpotensi memenuhi unsur overmacht relatif, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku merupakan respons proporsional terhadap situasi darurat. Dengan demikian, overmacht tetap relevan sebagai instrumen hukum untuk menjamin penegakan hukum pidana yang adil dan manusiawi. Kata Kunci: Overmacht, Alasan Pemaaf, Hukum Pidana, Yurisprudensi
Copyright (c) 2026 Sri Yati, Chandra Suryati http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI ONLINE: INOVASI PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN DI ERA DIGITAL
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mediasi online muncul sebagai model inovatif yang menawarkan proses penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha secara lebih mudah diakses, efisien, dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum, efektivitas praktis, serta tantangan penerapan mediasi online sebagai model penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai mediasi, ditambah kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi online memberikan berbagai keunggulan, seperti penurunan biaya, percepatan proses, peningkatan aksesibilitas bagi para pihak yang bersengketa, serta potensi mengurangi konfrontasi fisik. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan literasi digital, ketimpangan infrastruktur internet, isu keamanan data, serta belum adanya standar regulasi yang komprehensif mengenai tata cara mediasi virtual. Kesimpulannya, mediasi online merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, dan perbaikan infrastruktur digital untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan efektif bagi pekerja maupun pengusaha di era digital. Kata Kunci: Mediasi Online, Hubungan Industrial, Penyelesaian Sengketa, Hukum Ketenagakerjaan, Keadilan Digital.
Copyright (c) 2026 Sahrul Sahrul http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERKEMBANGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN
ABSTRAK Penelitian ini akan menganalisis perkembangan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Eksistensi kedua institusi hukum ini fundamental dalam ranah keperdataan, terutama untuk menyelesaikan sengketa di bidang kontrak dan perbuatan merugikan lainnya. Namun, batasan antara PMH dan wanprestasi seringkali menjadi kabur dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan hukum para pihak yang tidak lagi sederhana, di mana dalam satu peristiwa hukum dapat terkandung unsur ingkar janji sekalunsur perbuatan melawan hukum. Dinamika ini memunculkan fenomena concurrent liability atau tumpang tindih gugatan, yang berimplikasi pada kebingungan penggugat dalam menentukan fondasi gugatan serta perbedaan pendekatan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kriteria pembeda fundamental antara PMH dan Wanprestasi serta perkembangannya dalam yurisprudensi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis perbedaan utama terletak pada ada tidaknya perjanjian sebelumnya, praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas. Yurisprudensi membuka peluang bagi gugatan PMH meskipun ada perjanjian, jika terbukti ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, atau hak subjektif pihak lain yang berdiri sendiri di luar klausul kontrak. Perkembangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh gugatan wanprestasi yang semata-mata berdasarkan kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tajam atas perkembangan ini esensial bagi para praktisi hukum agar dapat merumuskan gugatan secara tepat dan bagi hakim untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Praktik Peradilan
Copyright (c) 2026 Yuhanah Yuhanah, Dara Puspita Sari, Zakiah Noer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS DALAM REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS PENAFSIRAN FRASA “SEKSAMA DAN PENUH KETELITIAN” DALAM PP 61/2010
ABSTRAK Keterbukaan informasi publik merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan pers sebagai saluran distribusi informasi kepada masyarakat. Salah satu norma krusial terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi “secara saksama dan penuh ketelitian.” Frasa ini memiliki implikasi yuridis penting terkait standar kualitas layanan informasi publik, namun belum memperoleh penafsiran komprehensif dalam literatur maupun praktik hukum. Penelitian ini bertujuan mengaji hubungan antara keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers dalam kerangka reformasi birokrasi, serta menafsirkan makna normatif frasa tersebut melalui pendekatan sistematis dan teleologis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban bertindak secara saksama dan penuh ketelitian mencakup proses verifikasi, klasifikasi informasi, dan uji konsekuensi untuk menjamin akurasi informasi, profesionalitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta perlindungan kepentingan publik maupun negara dalam kerangka pemerintahan demokratis. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebebasan Pers, Reformasi Birokrasi, Penafsiran Hukum
Copyright (c) 2026 Ahmad Isa Mubaroq, Suyanto Suyanto, Yati Vitria http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH KOTA KUPANG
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPH) terhadap status kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan sertipikat tanah di Kota Kupang, serta mengkaji implikasinya dalam praktik pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Kupang dan masyarakat pemegang SPPH, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPH memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang dapat digunakan sebagai dasar administratif dalam proses penerbitan hak atas tanah. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, penggunaan SPPH sebagai alas hak awal tetap diterima oleh Kantor Pertanahan sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan tidak terdapat sengketa. Meskipun demikian, SPPH berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga atau ahli waris, yang dapat berimplikasi pada pembatalan sertipikat melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SPPH memiliki fungsi administratif yang penting dalam proses penerbitan hak atas tanah, tetapi dari aspek yuridis masih memiliki kelemahan dalam kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan penggunaan akta otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Surat Pernyataan Pelepasan Hak, kekuatan hukum, kepastian hukum, sertipikat tanah, Kota Kupang.
Copyright (c) 2026 Mariani Jeani Murni Ganggas, Yossie M.Y. Jacob, Rini M. Kaesmetan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana Indonesia: Antara Independensi Hakim dan Kepastian Hukum
Abstrak Dissenting opinion merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan perbedaan pendapat terhadap putusan mayoritas dalam majelis. Dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaannya telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, namun pengaturannya dalam hukum acara pidana belum diatur secara komprehensif. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya kedudukan dan kekuatan hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis, implikasi praktis, serta relevansi dissenting opinion terhadap prinsip independensi hakim dan transparansi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan, memperkuat akuntabilitas hakim, serta mendorong perkembangan hukum melalui dinamika interpretasi. Namun, ketiadaan pengaturan teknis dalam KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. Kata Kunci: dissenting opinion, independensi hakim, kepastian hukum, peradilan pidana
Copyright (c) 2026 Anita Puji Lestari, Dinda Heidiyuan Agustalita, Dara Puspitasari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEKABURAN PENGATURAN UPAYA HUKUM GUGATAN ATAS SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK
ABSTRAK Pengaturan penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia menunjukkan ketidakserasian normatif antara Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta yurisprudensi Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak mengakui dua jalur penyelesaian sengketa—banding dan gugatan—sementara UU Kepabeanan hanya mengatur keberatan dan banding tanpa menyebut gugatan. Dalam praktik, Pengadilan Pajak menjatuhkan putusan Tidak Dapat Diterima (TDD/NO) terhadap gugatan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan gugatan dalam UU Kepabeanan merupakan kekaburan hukum sistemik yang menempatkan importir/eksportir dalam posisi rentan—berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Pajak (SEMA 1/2022), tetapi tanpa akses efektif terhadap mekanisme gugatan. Penelitian ini berargumen bahwa asas generalia sunt praeponenda singularibus dan Pasal 49 UU KUP membuka ruang penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengakomodasi gugatan kepabeanan di Pengadilan Pajak. Diperlukan perubahan eksplisit pada UU Kepabeanan untuk membuka jalur gugatan. Kata Kunci: Ambiguitas Hukum; Sengketa Bea Cukai; Pengadilan Pajak; Gugatan; Proses Hukum Yang Adil
Copyright (c) 2026 Pandapotan Sihotang, Sylvia Setjoatmadja, Prihatin Efendi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN TERHADAP PELANGGARAN KONTRAK KERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS SPORT STATION)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran kontrak kerja yang terjadi di perusahaan Sport Station serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi karyawan, khususnya mereka yang terikat dalam hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan studi dokumen dengan wawancara mendalam kepada karyawan, pihak perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap ketentuan PKWT, antara lain tidak adanya salinan kontrak kerja, perpanjangan kontrak secara lisan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta pengabaian terhadap hak-hak normatif karyawan seperti jaminan sosial dan cuti. Perlindungan hukum secara normatif telah tersedia melalui regulasi ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih rendah karena adanya hambatan struktural, rendahnya literasi hukum pekerja, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan. Temuan ini memperkuat teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta teori hukum kritis yang menyoroti relasi kuasa timpang dalam dunia kerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penyediaan mekanisme pengaduan internal yang efektif, serta peningkatan edukasi hukum bagi pekerja. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kontrak kerja, PKWT, ketenagakerjaan
Copyright (c) 2026 Tasya Aryfka Putri, Uswatun Hasanah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERBANDINGAN PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN THE LAW OF TORT (KASUS OPLOS BBM)
ABSTRAK Bahan bakar merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, berdasarkan sifat-sifat tersebut, pengolahan bahan bakar harus dilakukan secara bijaksana agar keberadaan sumber bahan bakar tidak menjadi langka dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Pertamina) memiliki hak untuk mengolah bahan bakar minyak melalui Keputusan Menteri No. 1566/K10/MEM/2008. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Pertamina, tindakan tersebut termasuk dalam Hukum Perdata. Makalah ini mencoba membandingkan antara Hukum Perdata dalam KUHP dan Hukum Perdata dalam kasus pengolahan bahan bakar minyak ini. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum kemudian menggunakan data seperti jurnal terkait dan berita yang membahas tentang kasus yang serupa. Teknik analisis dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum terkait dan jurnal yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diangkat kemudian mendeskripsikan dalam bentuk narasi. Studi ini menemukan bahwa penerapan Hukum Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) pada kasus bahan bakar minyak campuran lebih berfokus pada pengembalian hak kepada konsumen yang dirugikan oleh perusahaan Pertamina atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan. Kata Kunci: Oplos BBM, Perbuatan Melawan Hukum, Pertamina
Copyright (c) 2026 Yonatan Syahlendra, Victor Immanuel Williamson Nalle, Jeffrey Azarya Lomboan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA DALAM LINGKUP KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN
ABSTRAK Kasus kekerasan atau pembunuhan dalam keluarga yang dilakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sering kali menimbulkan dilema antara pendekatan retributif dan restoratif di Indonesia. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas, namun terbatas pada kasus fatal seperti korban jiwa. Sejauh mana restorasi pidana dapat diterapkan pada ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga? Bagaimana perspektif keadilan restoratif selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan nasional tentang Diversi? Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, menganalisis undang-undang, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin keadilan restoratif ala Howard Zehr. Restorasi pidana memungkinkan melalui diversi jika ada pengakuan kesalahan, restitusi, dan rehabilitasi, meski korban jiwa memerlukan mediasi khusus melibatkan keluarga korban. Pendekatan restoratif terhadap ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga layak diterapkan demi kepentingan terbaik anak, asal dibatasi oleh prinsip keadilan substantif dan persetujuan korban. Tantangan utama adalah konflik dengan budaya hukum pidana nasional yang seringkali masih bersifat retributif, sehingga diperlukan revisi regulasi untuk memperkuat restorative justice pada kasus domestik fatal. Kata Kunci: Restorasi, pidana, ABH, keadilan restoratif.
Copyright (c) 2026 Gerry Anderson Gultom, Fahrizal S. Siagian, Johannes Pasaribu, Marlina Marlina http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0